MP terdiri atas para anggota militer yang menjadi pemimpin inti di pemerintahan. MK merupakan semua unsur yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan represif, pengumpulan bahan intelijen, interogasi dan operasi bersenjata.

Ada pun MI adalah bagian terbesar organisasi militer di luar dinas intelijen yang mengawaki semua markas / pangkalan dan menjalankan program latihan rutin, melola sekolah militer (kecuali intelijen), menjalankan birokrasi militer dan merupakan cadangan strategis jika terjadi keadaan darurat nasional. Derajat hubungan antara ketiga unsur ini yang sangat menentukan warna rezim militer. Stepan mendeteksi empat konfigurasi hubungan di negara-negara yang ditelitinya :

• Konfigurasi 1 adalah bila terjadi peleburan ketiga unsur tersebut. Jika ini terjadi, ada kesan ketiga pihak mempunyai pandangan sama dan bergaul secara mesra, kendati ada perbedaan internal.

• Konfigurasi 2 adalah jika MK mendominasi, yakni masyarakat keamanan secara relatif mempunyai kewenangan dan menggunakan kekuatan serta kewenangannya itu untuk mendapatkan pengaruh strategis di dalam MI. Akhirnya bahkan bisa menjadi MP dan memanfaatkan kekuasaan MP untuk mengendalikan MI.

• Konfigurasi 3 adalah jika MI mengeluarkan diri. Ini terjadi seandainya pemimpin strategis dalam MI berkesimpulan bahwa keterlibatan militer dalam pemerintahan sangat berbahaya bagi kesatuan dan kepentingan militer. Karena itu diputuskan agar militer keluar dari pemerintahan.

• Konfigurasi 4 adalah jika MP memutuskan untuk menjalankan kebijakan liberalisasi. Ini biasanya terjadi jika MP berkesimpulan bahwa MK mungkin sedang menjalankan Konfigurasi 2, yang hasil akhirnya dianggap akan bertentangan dengan kepentingan seterusnya institusi militer. Dengan menganggap bahwa rezim yang represif hanya akan menguntungkan MK, MP menjalankan operasi pengamanan dengan mengadakan proses liberalisasi. Faktor intramiliter yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya strategi ini adalah sejauh mana MP berhasil meningkatkan kendali terhadap unsur-unsur MI, atau setidaknya melepaskannya dari naungan MK -biasanya- atas nama profesi.

Di Brasil -misalnya- menurut Stepan yang terjadi adalah konfigurasi 4. Setidaknya itu yang dikatakan Jendral Golbery Couto de Silva kepada Stepan. Golbery adalah penasihat terdekat presiden terpilih Jendral Ernesto Geisel, yang pada 1974 memulai proses liberalisasi di negeri tempat Nazi pelarian penjahat perang itu. Golbery sendiri berkeras bahwa tujuan jangka panjang pihak militer ketika mengambil alih kekuasaan pada 1964, adalah pendemokrasian. Ironisnya, Golbery juga adalah bidan yang melahirkan SNI, dinas intelijen Brasil, yang kemudian berkembang menjadi sangat berkuasa, terutama akibat perang dengan gerilyawan kiri pada kurun 1969-1972.

Demikian berkuasanya hingga pada 1973 Golbery berkesimpulan, MK telah menjadi ancaman ganda bagi militer Brasil. Ancaman pertama adalah terhadap persatuan militer sendiri dan ancaman ke-dua adalah semakin melebarnya jurang pemisah antara masyarakat Brasil yang moderat dan pihak militer, sebagai akibat dominasi SNI, terutama setelah gerilyawan kiri tak lagi menjadi ancaman.

Proses liberalisasi yang pertama kali dijalankan Presiden Geisel adalah kebijakan pers yang lebih bebas. "Sensor itu tak ada gunanya," katanya ketika itu. Kebijakan sensor dianggapnya hanya memberikan kesempatan bagi kelompok ekstrem untuk melemparkan tuduhan tanpa mendapatkan jawaban, termasuk tuduhan ke pemrintah. Dan seperti dikatakan Golbery, "pengekangan pers hanya menyuburkan ladang ML.".